• Jumat, 30 September 2022

Pasca Penangkapan RMY, Ada Aktivitas Penambangan Ilegal di Wilayah PT JAP

- Jumat, 18 Maret 2022 | 03:16 WIB
IMG-20220318-WA0008
IMG-20220318-WA0008

-
Kendari, Sultraraya.com - Kuasa Hukum Direktur PT JAP, Ricky K. Margono megatakan pasca penangkapan Direktur PT JAP, RMY (27) ada yang memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan aktiivitas penambangan ilegal di wilayah PT JAP. Ia menjelaskan, hal ini diketahui setelah salah satu barang bukti berupa gundukan tanah hasil pengerukan pada bukaan jalan tak ada lagi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP). "Pasca penetapan tersangka klien kami ada oknum yang melakukan aktivitas disana, orang kami dilapangan sudah beberapa kali melarang dan hal tersebut. Kami juga telah melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang, namun oknum itu tetap melakukan aktivitas pengerukan tanah,” ungkap Ricky saat ditemui di salah satu Hotel Kota Kendari, Kamis (17/3/2022). Ricky membeberkan pada penangkapan RMY (27) terdapat dugaan kriminalisasi, pasalnya banyak ditemukan kejanggalan pada kasus yang sedang dialami oleh kliennya. Sebelumnya penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, menyerahkan RMY (27) selaku Direktur PT. JAP beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sultra hingga menyebabkan RMY ditetapkan sebagai tersangka. “Permasalahan bermula dengan adanya PT A yang memiliki Surat Persetujuan Pengunaan Koridor di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan meminta kepada PT B untuk mengerjakan Perbaikan dan Pelebaran Koridor jalan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK). Bahwa PT B melewati atau memasuki Kawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari PT JAP. dengan demikian PT. IAP meminta agar PT. B meletakan tanah hasil pembuatan jalan tersebut di stock pile PT. JAP dalam rangka penyelamatan, dikhawatirkan terdapat nilai komersil dari Tanah hasil pembuatan jalan tersebut,” bebernya. Sedangkan kejanggalan, menurut Ricky terdapat pada penerbitan Sprindik oleh Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakanan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menetapkan Direksi Perusahaan (RMY) sebagai Tersangka masih menggunakan Laporan Kejadian LK.25/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/10/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 yang mana terhadap Laporan kejadian tersebut telah dikeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) tanggal 22 Oktober 2021 dan terhadap Surat Perintah Penyidikan tersebut telah diuji kebenarannya dalam perkara Praperadilan No.13/Pid/PRA/2021/PN.Kdi dengan hasil bahwa Majelis Hakim telah memenangkan Permohonan Pemohon," ujarnya. "Namun Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kendari masih menggunakan Laporan Kejadian yang sama untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru Nomor SPDP.18/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang kemudian digunakan untuk menetapkan Direktur Utama PT JAP (RMY) sebagai Tersangka," tambahnya. Sebagai Kuasa Hukum Direktur PT JAP, Pihaknya menegaskan bahwa Ia senantiasa mengedepankan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak pernah ada kegiatan atau niat untuk melakukan pelanggaran hukum. Saat ini pihaknya juga mengaku sedang melakukan pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur Sultra. Ditempat yang sama, Komisaris Utama PT. JAP Eddy Yasin juga merasa heran saat publik yang membuka MODI ESDM tidak ada perusahaannya. “Kalau kami yang buka ada atas nama perusahaan kami menggunakan password. Tapi aneh kalau orang lain yang buka tidak ada. Ini juga yang kita pertanyakan,” katanya. Untuk diketahui berdasarkan keterangan Kuasa Hukum PT. JAP, telah memiliki beberapa izin pertambangan disertai putusan Mahkamah Agung diantaranya: -Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 153 tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 04/2010, Nomor 05/2010 dan Nomor 06/2010 tanggal 11 Januari 2010. -Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 13 Agustus 2013; -Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah IUP Operasi Produksi PT JAP (KW 08 NPP 040) dengan luas 574 ha tanggal 20 Februari 2014; – Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040); – Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 177 Tahun 2015 tentang Pengaktifan Kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040); -Sertifikat CnC yang diberikan oleh Dirjen Minerba pada 06 Mei 2014 dengan nomor 897/Min/12/2014 yang ditujukan kepada PT James & Armando Pundimas; -Surat Keputusan-keputusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73.B/TUN/2010/PT.TUN.Mks juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/TUN/2010/ PTUN-Kdi. Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 05 K/TUN/2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 108/B/2012/PT.TUN.MKS juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 21/G/2011/PTUN KDI.***

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Agussalim Pimpin DPD PJI Sultra

Selasa, 27 September 2022 | 08:17 WIB

Terpopuler

X